Dalam geopolitik Timur Tengah, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina menghadapi dilema yang tidak sederhana. Mesir dan Yordania, misalnya, memiliki kedekatan geografis, sejarah, dan hubungan sosial dengan Palestina. Keduanya juga menanggung konsekuensi langsung dari konflik, mulai dari persoalan pengungsi, keamanan perbatasan, hingga stabilitas ekonomi dan politik domestik.
Posisi tersebut menjadikan keduanya frontline states, yakni negara-negara yang berada di garis depan dalam menghadapi dampak konflik. Kedekatan geografis tidak otomatis memberikan kebebasan bertindak.
Sebaliknya, negara-negara ini harus menyeimbangkan solidaritas terhadap Palestina dengan kepentingan nasional, perjanjian internasional, serta kalkulasi keberlangsungan rezim (regime survival).
Mesir, misalnya, mengendalikan salah satu akses penting menuju Gaza melalui perbatasan Rafah. Sementara itu, Yordania memiliki peran strategis dalam persoalan Palestina, baik karena kedekatan wilayah maupun hubungan historisnya.
Pada kenyataannya, kebijakan kedua negara tidak hanya ditentukan oleh aspirasi masyarakat yang mendukung Palestina. Pertimbangan keamanan, hubungan diplomatik, dan ketergantungan ekonomi turut membentuk keputusan politik mereka.
Dilema ini memperlihatkan bahwa solidaritas (ukhuwah Islamiyah) berhadapan dengan struktur geopolitik yang kompleks. Solidaritas keagamaan tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi kebijakan negara ketika berhadapan dengan ancaman terhadap stabilitas domestik dan kepentingan strategis dari rezim penguasa.
Kalkulasi Kekuatan, Omnibalancing, dan Belenggu Ketergantungan
Untuk memahami perilaku negara-negara garis depan, konsep omnibalancing yang dikembangkan Steven David dapat menjadi salah satu perangkat analisis. Konsep ini menjelaskan bahwa pemimpin negara berkembang tidak hanya mempertimbangkan ancaman eksternal, tetapi juga ancaman internal terhadap kelangsungan kekuasaan. \
Dalam kondisi tertentu, stabilitas rezim bahkan menjadi pertimbangan yang lebih mendesak daripada solidaritas lintas negara.
Bagi Mesir dan Yordania, kebijakan terhadap Palestina tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan Amerika Serikat, kerjasama keamanan, bantuan ekonomi, dan perjanjian damai dengan Israel. Faktor-faktor tersebut menciptakan batas-batas tertentu bagi pilihan politik yang tersedia. Perubahan kebijakan yang terlalu drastis berpotensi menimbulkan konsekuensi diplomatik, ekonomi, maupun keamanan.
Situasi ini bukan berarti seluruh keputusan negara-negara tersebut semata-mata ditentukan oleh tekanan eksternal. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk memilih, bernegosiasi, dan membangun strategi. Namun, ruang itu tidak selalu luas. Ketika anggaran, pertahanan, dan stabilitas ekonomi bergantung pada dukungan luar negeri, biaya politik untuk mengambil sikap yang berbeda dapat menjadi sangat tinggi.
Pada saat itulah muncul persoalan mendasar geopolitik dunia Islam. Kedekatan identitas dan kepentingan kemanusiaan belum tentu menghasilkan kesatuan tindakan politik. Negara-negara dapat memiliki pandangan yang sama mengenai penderitaan Palestina, tetapi mengambil kebijakan berbeda karena perbedaan kepentingan nasional dan tingkat ketergantungan strategis.
Implikasi Geopolitik dan Fragmentasi Teritorial
Dilema frontline states memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam geopolitik dunia Islam: fragmentasi teritorial dan politik membatasi kemampuan kolektif untuk membangun kekuatan.
Warisan kolonial dan pengaturan kawasan, termasuk pembentukan batas-batas politik pada masa pembagian wilayah pasca-Perang Dunia I, turut membentuk struktur persaingan Timur Tengah. Dalam kerangka wihdatul ummah, kondisi ini mengikis kedalaman strategis (al-‘umq al-istratiji) yang semestinya dapat menjadi sumber daya bersama.
Masalah ini, berimplikasi serius pada tiga aspek berikut:
- Erosi ukhuwah akibat sekuritisasi domestik.
Dana El Kurd dalam kajiannya mengenai praktik perdamaian dan otoritarianisme menunjukkan pentingnya menelaah hubungan antara normalisasi (Abraham Accords), kerjasama keamanan, dan praktik kekuasaan di negara-negara Arab. Dalam kondisi tertentu, kerja sama tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kontrol terhadap masyarakat sipil, pembatasan demonstrasi, dan pengetatan ruang kritik terhadap kebijakan luar negeri.
Solidaritas terhadap Palestina pun dapat diperlakukan sebagai persoalan keamanan domestik. Ketika aspirasi masyarakat berjarak dari kebijakan pemerintah, ukhuwah sosial dan kepercayaan publik berisiko terkikis.
- Kedua, pergeseran fungsi negara garis depan menjadi zona penyangga (buffer zone).
Negara-negara yang mengendalikan perbatasan memiliki posisi penting dalam pergerakan manusia, barang, dan logistik menuju wilayah konflik. Posisi geografis tersebut tidak otomatis menjadi daya tawar bagi Palestina. Pengaturan perbatasan, termasuk Koridor Philadelphi di perbatasan Mesir–Gaza dan kawasan Lembah Yordan, juga berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional serta kewajiban diplomatik.
Akibatnya, negara garis depan dapat lebih berfungsi sebagai penyangga keamanan kawasan, daripada sebagai kekuatan yang mengubah keseimbangan strategis bagi Palestina.
- Ketiga, ketergantungan bantuan dan lemahnya kemandirian strategis.
Bantuan ekonomi, dukungan diplomatik, dan pasokan persenjataan dari luar negeri dapat membatasi keleluasaan kebijakan. Risiko terhadap anggaran negara, stabilitas ekonomi, dan sistem pertahanan ikut mempengaruhi keputusan politik. Dalam situasi tertentu, keberlangsungan rezim lebih diutamakan daripada solidaritas lintas negara.
Persoalan Palestina tidak hanya berkaitan dengan keunggulan militer Israel atau dukungan negara-negara besar. Fragmentasi kepentingan regional turut membatasi kemampuan kolektif dunia Islam.
Wihdatul ummah bukan sekadar gagasan normatif tentang persatuan, melainkan juga persoalan koordinasi geopolitik, kemandirian strategis, serta kemampuan mengubah kedekatan geografis dan ikatan sejarah menjadi daya tawar politik yang nyata. (im)
BUKU RUJUKAN
- Chomsky, Noam, and Ilan Pappé. Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians. Edited by Frank Barat. Chicago: Haymarket Books, 2010.
- Freedman, Lawrence (ed.). Scripting Middle East Leaders: The Impact of Leadership Perceptions on U.S. and UK Foreign Policy. London: Research & Information Division, Foreign & Commonwealth Office / Palgrave Macmillan, 2013.
- Ryan, Curtis R. Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State. New York: Columbia University Press, 2018.
- Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World (Updated and Expanded Edition). New York: W.W. Norton & Company, 2014.
