Historis Pembentukan Hamas: Dari Gerakan Sosial ke Aktor Politik-Militer

by -1218 Views

Kemunculan Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) merupakan puncak transformasi panjang jaringan sosial-keagamaan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Cabang gerakan ini resmi berdiri di Yerusalem pada 1945, di bawah fikrah Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hassan al-Banna di Mesir. 

Setelah tragedi Nakba 1948 dan pendudukan Israel atas wilayah Palestina pada 1967, aktivitas gerakan di Jalur Gaza dipimpin Syaikh Ahmad Yassin.

Pada 1970-an hingga pertengahan 1980-an, strategi Ikhwanul Muslimin berfokus pada dakwah, tarbiyah, dan pembangunan infrastruktur sipil. 

Melalui Al-Mujama’ al-Islami, yang didirikan pada 1976, Yassin membangun jaringan masjid, sekolah, klinik, klub pemuda, dan lembaga amal. Konfrontasi melawan militer pendudukan Israel dihindari. Yassin memandang, pembentukan masyarakat Islami harus lebih dulu dibepersiapan sebelum perjuangan pembebasan fisik.

Namun, munculnya kelompok Jihad Islam pada 1981, serta kian agresifnya  perluasan permukiman kolonial Israel, mendorong generasi muda menuntut segera melakukan perlawanan bersenjata. 

Dalam pertemuan pimpinan Ikhwanul Muslimin Palestina di Yordania pada 1983, muncul kesepakatan bahwa Islamisasi masyarakat dan perlawanan bersenjata dapat berjalan bersamaan. 

Sejak 1985, Yassin dan rekan-rekannya mulai menghimpun senjata secara rahasia serta membentuk unit keamanan dan perlawanan awal.

Titik balik terjadi pada 8 Desember 1987, ketika kendaraan militer Israel menabrak para pekerja Palestina di Gaza, menewaskan empat warga Palestina, termasuk tiga orang dari kamp pengungsi Jabalia. Peristiwa ini memicu demonstrasi dan pembangkangan sipil yang dikenal sebagai Intifada Pertama (Intifada al-Hijarah).

Malam berikutnya, Yassin mengumpulkan enam tokoh Ikhwan Gaza di rumahnya, di kamp pengungsi Shati. Mereka sepakat membentuk wadah perjuangan baru. Pada 14 Desember 1987, selebaran pertama diterbitkan dengan penegasan ideologis, Al-Islāmu huwa al-ḥall. “Islam adalah solusi dan alternatif.”

Pada Januari 1988, nama Hamas resmi diadopsi sebagai akronim Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Transformasi ini menandai perluasan peran Ikhwanul Muslimin Palestina dari gerakan pembinaan sosial-keagamaan ikut menjadi aktor politik-militer dalam perjuangan nasional Palestina. 

Pada 1991, Hamas meresmikan sayap militernya, batalyon Izz al-Din al-Qassam, yang mengambil nama pejuang antikolonial pada era Mandat Britania.

Evolusi Doktrin: Dari Piagam 1988 ke Dokumen 2017

Piagam Hamas yang diterbitkan pada 18 Agustus 1988 mencerminkan doktrin yang kuat dipengaruhi fikrah Islamiyah dan pandangan Ikhwanul Muslimin. Slogannya berbunyi: “Allah adalah tujuannya; Rasulullah adalah teladannya; Al-Qur’an adalah konstitusinya; Jihad adalah jalannya; dan Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya.”

Piagam Hamas pun mendefinisikan wilayah Palestina yang mencakup Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Hamai mencanangkan wilayah itu sebagai tanah wakaf Islam yang tidak boleh diserahkan. Dokumen itu pun menegaskan: “Tidak ada jalan keluar bagi permasalahan Palestina kecuali melalui jihad.”

Piagam 1988 juga memuat The Protocols of the Elders of Zion, untuk menegaskan perlawan terhadap proyek Zionisme. Hal ini, hingga saat ini,  memicu kritik dunia Barat-Pro Zionis dan menjadi tantangan diplomatik tersendiri bagi Hamas.

Perubahan strategi mulai terlihat ketika Hamas menghadapi realitas politik. Gerakan ini menolak Perjanjian Oslo 1993, tetapi secara bertahap terlibat dalam dinamika domestik Palestina. 

Pada Pemilihan Umum Legislatif Palestina 2006, Hamas maju melalui platform Perubahan dan Reformasi, dengan agenda pemberantasan korupsi, pemerintahan bersih, dan hak perlawanan. 

Kemenangannya serta pengambilalihan kontrol Gaza pada 2007 membuat Hamas harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam proses tersebut, Hamas menawarkan formula negara Palestina berdasarkan garis batas 1967 dan gencatan senjata jangka panjang (hudna) sebagai kemungkinan kompromi transisi.

Pada Mei 2017, Hamas menerbitkan Document of General Principles and Policies. Dokumen ini mengkodifikasi evolusi politik gerakan selama hampir tiga dekade melalui tiga perubahan utama:

  • Pertama, Hamas menerima pembentukan negara Palestina merdeka dan berdaulat berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota serta pemulihan hak pulang pengungsi Palestina, tanpa mengakui legitimasi Israel secara de jure. 
  • Kedua, dokumen tersebut membedakan agama Yahudi dari proyek kolonial Zionisme, dengan menegaskan bahwa perjuangan diarahkan terhadap proyek Zionis yang menduduki Palestina, bukan terhadap orang Yahudi karena agamanya. 
  • Ketiga, Hamas tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai cabang Ikhwanul Muslimin, melainkan sebagai gerakan pembebasan nasional Palestina berlandaskan Islam, antara lain untuk menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik regional, khususnya hubungannya dengan Mesir.

Relevansi bagi Permasalahan Palestina

Sejarah Hamas menjelaskan pergeseran perjuangan Palestina dari dominasi nasionalisme sekuler PLO/Fatah menuju menguatnya fikrah Islami. Kebuntuan proses Oslo dan berlanjutnya perluasan permukiman kolonial Israel, turut memperkuat posisi narasi perlawanan Hamas ditengah masyarakat Palestina.

Hamas juga menghadapi dilema antara muqawama (perlawanan) dan sulta (pemerintahan). Sejak 2007, gerakan ini menjalankan pemerintahan de facto di Gaza yang terisolasi oleh blokade, sekaligus mempertahankan perlawanan bersenjata. Pengelolaan kebutuhan sehari-hari warga kerap berbenturan dengan tuntutan strategi perlawanan jangka panjang.

Perubahan dokumen Hamas dari 1988 ke 2017 memperlihatkan adaptasi strategis tanpa menghapus tuntutan dasar nasional Palestina. Penyelesaian konflik tidak cukup bertumpu pada kekuatan militer atau manajemen konflik, tetapi harus menjawab persoalan historis berupa hak menentukan nasib sendiri, penghentian pendudukan kolonial, dan penyelesaian masalah pengungsi Palestina. (im)

Daftar Pustaka

  1. Baconi, Tareq. (2018). Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance. Stanford: Stanford University Press.
  2. Khalidi, Rashid. (2020). The Hundred Years War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. New York: Metropolitan Books/Henry Holt and Company.
  3. Saleh, Mohsen Mohammad. (2015). Al-Qadhiyyah Al-Filasthiniyyah: Backgrounds and History / Islamic Resistance Movement (Hamas): Studies of Thought and Experience. Beirut: Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.