“Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada penduduk Yaman, dan hikmah ada pada penduduk Yaman.” (HR. Bukhari no. 4388 dan Muslim no. 52)
Sabda Rasulullah SAW tersebut memberikan gambaran, betapa istimewanya kedudukan penduduk Yaman dalam sejarah Islam.
Negeri di ujung selatan Jazirah Arab ini, bukan hanya memiliki warisan peradaban yang panjang, tetapi juga menjadi salah satu simpul penting penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan dakwah.
Dari wilayah yang dikenal dengan sebutan Hadhramaut ini, jaringan ulama dan saudagar Muslim menyebar menjangkau pesisir Samudra Hindia hingga Kepulauan Nusantara. Warisan itu menjadikan Yaman bagian penting dari sejarah keislaman masyarakat Indonesia.
Sejarah emas yang panjang tersebut, kini berhadapan dengan kenyataan yang menyedihkan. Negeri yang dahulu dikenal dengan sebutan Arabia Felix, atau Arabia yang makmur, kini terjerumus dalam konflik berkepanjangan.
Sejak 2014, adalah puncak persaingan politik domestik, fragmentasi kekuasaan, dan keterlibatan kekuatan regional, telah mengubah Yaman menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia.
Tragedi Yaman, mengingatkan kita bahwa warisan keagamaan yang mulia tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya tata kelola negara yang adil dan stabil, jika ummat mulai melupakan sumber kemuliaannya.
Krisis Konsensus Nasional dan Perebutan Pengaruh Regional
Untuk memahami konflik Yaman, kita perlu melihatnya melampaui pertentangan sektarian. Helen Lackner dalam Yemen in Crisis: Devastation, Fragility and the Shadow of War (2018) dan Laurent Bonnefoy dalam Yemen: Unrest and Crisis (2018) memperlihatkan pentingnya memahami akar persoalan politik, kelembagaan, dan sosial yang telah lama membebani negeri tersebut.
Revolusi 2011 mengakhiri kekuasaan panjang presiden Ali Abdullah Saleh dan membuka harapan bagi perubahan politik. Proses transisi kemudian melahirkan Konferensi Dialog Nasional yang membahas masa depan negara, termasuk gagasan sistem federal.
Akan tetapi, konsensus tersebut gagal membangun tatanan politik yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dan mencegah perebutan kekuasaan melalui kekuatan bersenjata.
Pada September 2014, kelompok Houthi atau Ansar Allah menguasai Sana’a. Marieke Brandt dalam The Huthi Movement in Yemen: Ideology, History and Future Prospects (2017) menelusuri perkembangan gerakan ini dari lingkungan sosial-keagamaan Zaidiyah di Sa’dah. Penguasaan ibu kota oleh Houthi memperdalam krisis pemerintahan dan merusak proses transisi yang sebelumnya disepakati.
Lembaga pendidikan dan dakwah, termasuk Universitas Al-Iman, turut terdampak oleh perubahan kekuasaan dan konflik.
Perkembangan itu kemudian berkelindan dengan persaingan regional. Iran memperluas hubungannya dengan Houthi dalam kerangka kepentingan strategis yang sering dikaitkan dengan Axis of Resistance.
Pada Maret 2015, Arab Saudi memimpin intervensi militer melalui Operasi Decisive Storm, dengan tujuan mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional dan menghadapi ancaman di perbatasan selatannya. Thomas Juneau membahas dimensi persaingan tersebut dalam Saudi Arabia and the Conflict in Yemen (2021).
Di sisi lain, Uni Emirat Arab mengembangkan kepentingan maritim dan politiknya sendiri di Yaman, terutama di kawasan selatan. Eleonora Ardemagni dalam Emirati Ambitions in the Southern Red Sea and Yemen (2020) menguraikan keterkaitan antara kepentingan regional, pengaruh di pesisir, dan persaingan atas jalur laut strategis.
Dukungan UEA kepada Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council atau STC) memperumit hubungan antara kelompok-kelompok yang secara formal berada dalam kubu penentang Houthi.
STC memperjuangkan agenda politik Yaman Selatan yang berbeda, sementara hubungannya dengan gerakan dakwah Partai Al-Islah, salah satu kekuatan politik Islam di Yaman, diwarnai persaingan dan ketegangan.
Dinamika ini menunjukkan bahwa konflik Yaman bukan sekadar perang antara dua pihak. Didalamnya terdapat persoalan legitimasi pemerintahan, identitas politik, kepentingan keamanan negara-negara tetangga, dan perebutan pengaruh atas kawasan strategis. Ketika kepentingan eksternal bertemu dengan perpecahan domestik, ruang kompromi semakin sempit dan masyarakat sipil menanggung beban yang paling berat.
Hadhramaut dan Al-Mahra: Geografi, Otonomi, dan Masa Depan Yaman
Ditengah fragmentasi tersebut, Hadhramaut dan Al-Mahra di Yaman Timur memiliki posisi yang penting. Kawasan ini berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman serta berdekatan dengan jalur maritim internasional.
Sumber daya energi, jaringan perdagangan, struktur sosial suku, dan tradisi keagamaan menjadikannya kawasan yang bernilai strategis sekaligus memiliki dinamika politik tersendiri.
Ulrike Freitag dan W.G. Clarence-Smith melalui Hadramaut: History, Society, and Culture (1997) menjelaskan kekayaan sejarah dan struktur masyarakat Hadhramaut. Sementara itu, Sarah Phillips dalam Yemeni Al-Islah: From Social Movement to Ruling Party (2008) membantu memahami perkembangan politik Islam dan tantangan kelembagaan di Yaman.
Relatif terjaganya sebagian kawasan timur dari pertempuran berskala besar pada periode tertentu, tidak berarti wilayah tersebut sepenuhnya aman atau terlepas dari persaingan. Stabilitas lokal dipengaruhi oleh hubungan antarsuku, kepentingan ekonomi, konfigurasi kekuatan bersenjata, dan kalkulasi politik para aktor regional.
Bagi pemerintah Yaman, pengerahan pasukan ke satu wilayah juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan logistik, pembiayaan, dan risiko terbukanya front konflik baru. Menghadapi Houthi di barat, menjaga hubungan dengan kekuatan lokal, dan mengelola persaingan dengan kelompok separatis selatan merupakan tantangan yang saling berkaitan.
Karena itu, Hadhramaut dan Al-Mahra perlu dipahami bukan sekadar sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian penting dari masa depan keutuhan negara Yaman. Keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat, otonomi lokal, kepentingan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya akan turut menentukan apakah kawasan tersebut menjadi ruang stabilisasi atau justru arena persaingan berikutnya.
Bagi gerakan dakwah, yang dalam buku ini direpresentasikan oleh Partai al-Islah, pengalaman Yaman menghadirkan pelajaran yang tidak ringan. Perbedaan pandangan, kepentingan politik, dan persaingan kekuasaan dapat berkembang menjadi perpecahan yang menghancurkan apabila tidak dikelola dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kesediaan membangun kesepakatan.
Ukhuwah tidak menuntut penghapusan perbedaan, tetapi mengharuskan setiap pihak menempatkan keselamatan masyarakat dan kemaslahatan bersama diatas ambisi kelompok.
Yaman bukan sekadar titik konflik di peta Timur Tengah. Ia adalah cermin tentang rapuhnya konsensus nasional, mahalnya fragmentasi, dan besarnya dampak persaingan geopolitik terhadap kehidupan manusia. Memahami sejarah dan kepentingan strategisnya merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian yang lebih luas terhadap rakyat yang menanggung akibat perang.
Sebelum menelusuri lebih jauh dinamika perang proksi dan fragmentasi politik modern, kita perlu memahami geografi Yaman secara lebih mendalam. Di negeri ini, letak geografis bukan sekadar latar konflik, melainkan salah satu faktor utama yang menjelaskan mengapa kepentingan regional dan global terus bertemu di tanah yang memiliki warisan peradaban Islam yang begitu kaya dan mulia. (im)
Buku Rujukan Utama
- Lackner, Helen. (2018). Yemen in Crisis: Devastation, Fragility and the Shadow of War. Saqi Books.
- Bonnefoy, Laurent. (2018). Yemen: Unrest and Crisis. Oxford University Press.
- Brandt, Marieke. (2017). The Huthi Movement in Yemen: Ideology, History and Future Prospects. I.B. Tauris.
- Juneau, Thomas. (2021). Saudi Arabia and the Conflict in Yemen. Routledge.
- Ardemagni, Eleonora. (2020). Emirati Ambitions in the Southern Red Sea and Yemen. ISPI.
- Freitag, Ulrike, & Clarence-Smith, W. G. (1997). Hadramaut: History, Society, and Culture. Brill.
- Phillips, Sarah. (2008). Yemeni Al-Islah: From Social Movement to Ruling Party. IPPR.
