Untuk memahami geopolitik Palestina, kita tidak cukup melihat Israel sebagai koloni pendudukan yang sekadar mempertahankan diri dari ancaman eksternal.
Sejak berdirinya pada 1948, wilayah pendudukan Israel dibangun melalui perpaduan proyek politik Zionisme, kekuatan militer, penguasaan wilayah, dan rekayasa demografi. Dalam perspektif ini, keamanan bukan hanya mempertahankan batas, tetapi juga menguasai ruang dan memastikan dominasi atas wilayah yang dipandang penting bagi proyek Zionis.
Ilan Pappé dalam The Ethnic Cleansing of Palestine menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berlangsung spontan sebagai akibat perang. Ia menguraikan adanya persiapan sistematis sebelum dan selama perang 1948, termasuk Village Files dan Plan Dalet yang disahkan pada 10 Maret 1948.
Pappé mengutip Simcha Flapan:
“The military campaign against the Arabs, including the ‘conquest and destruction of the rural areas’ was set forth in the Haganah’s Plan Dalet.”
“Kampanye militer melawan bangsa Arab, termasuk penaklukan dan penghancuran wilayah pedesaan, telah ditetapkan dalam Plan Dalet milik Haganah.”
Pappé juga mencatat pernyataan David Ben-Gurion:
“Every attack has to end with occupation, destruction and expulsion.”
“Setiap serangan harus diakhiri dengan pendudukan, penghancuran, dan pengusiran.”
Disinilah terlihat hubungan antara militerisme dan kolonisasi ruang. Senjata bukan hanya digunakan untuk memenangkan pertempuran, tetapi juga untuk mengubah realitas geografis: desa dikosongkan, wilayah dikuasai, penduduk terusir, dan ruang kemudian diisi oleh penduduk baru.
Menachem Begin merumuskan semangat militernya dengan ungkapan:
“I fight, therefore I am.”
“Aku bertempur, maka aku ada.”
Dalam perspektif geopolitik, ungkapan tersebut menggambarkan bagaimana kekuatan militer dapat menjadi bagian dari identitas politik sekaligus instrumen mempertahankan sebuah proyek negara koloni.
Pemukiman, Demografi, dan Perlawanan
Politik pemukiman merupakan instrumen penting dalam penguasaan ruang Palestina. Pemukiman tidak hanya mengubah lanskap geografis, tetapi juga menciptakan fakta baru di lapangan yang memengaruhi masa depan politik wilayah.
Pappé menggambarkan pemukiman Zionis awal:
“These colonies were built like military garrisons rather than villages: what inspired their layout and design were security considerations rather than human habitation.”
“Koloni-koloni ini dibangun seperti garnisun militer, bukan seperti desa; tata letak dan desainnya lebih ditentukan oleh pertimbangan keamanan daripada kebutuhan pemukiman.”
Pappé mencatat lebih dari 531 desa Palestina dihancurkan, sementara sejumlah kawasan perkotaan dikosongkan dari penduduk aslinya. Persoalan kemudian berkembang menjadi apa yang disebut “demographic problem” atau “demographic danger”: kekhawatiran terhadap pertumbuhan penduduk Palestina yang dapat mengubah karakter demografis negara.
Pappé merumuskan logika tersebut:
“To take over as much of Palestine as possible with as few Palestinians as possible.”
“Menguasai sebanyak mungkin wilayah Palestina dengan sesedikit mungkin penduduk Palestina.”
Karena itu, demografi bukan sekadar angka. Ia menjadi bagian dari geopolitik. Dinding pemisah, perluasan pemukiman, pembatasan mobilitas, dan fragmentasi wilayah berpengaruh terhadap ruang hidup dan kontinuitas geografis masyarakat Palestina.
Di sinilah persoalan Palestina harus dibaca sebagai perebutan tanah, ruang, mobilitas, demografi, dan hak menentukan masa depan.
Namun penguasaan ruang selalu melahirkan respons. Dari sumud atau keteguhan bertahan di tanah air, gerakan massa, Intifada, hingga perjuangan bersenjata, masyarakat Palestina terus mempertahankan keberadaan dan identitasnya.
Yusuf Al-Qaradawi menulis:
«والسبيل الوحيد للشعب الفلسطيني هو «المقاومة». ومن حق كل شعب أن يقاوم المحتل الغاصب، بكل ما يستطيع من قوة.»
“Jalan perjuangan bagi rakyat Palestina adalah perlawanan. Setiap bangsa memiliki hak untuk melawan pendudukan yang merampas tanahnya dengan kemampuan yang dimilikinya.”
Dalam kerangka geopolitik, muqawamah tidak hanya menyangkut kekuatan bersenjata. Ia juga menyangkut ketahanan masyarakat, identitas, legitimasi politik, dan kemampuan mempertahankan memori sejarah.
Muhasabah: Kekuatan, Keadilan, dan Ukhuwah
Keunggulan militer pendudukan Israel tidak otomatis berarti kemenangan politik permanen. Sebuah negara dapat menguasai wilayah dengan superioritas persenjataan, tetapi belum tentu mampu menghapus identitas dan aspirasi politik masyarakat yang hidup di dalamnya.
Palestina memberikan pelajaran penting kepada umat. Kita tidak cukup hanya marah ketika melihat penderitaan. Kita membutuhkan tsaqafah untuk memahami sejarah dan geopolitik, muhasabah untuk melihat kelemahan umat sendiri, dan ukhuwah untuk mengubah
Pelajaran geopolitiknya jelas: kekuatan militer dapat menguasai ruang, tetapi tidak selalu mampu menguasai kesadaran manusia. Upaya memahami penjajahan Israel di Palestina bukan untuk mengagungkan perang, melainkan untuk memahami bagaimana kolonialisme bekerja, bagaimana ruang dan demografi diperebutkan, serta bagaimana sebuah bangsa mempertahankan keberadaannya.
Bagi umat Islam, kesadaran itu harus melahirkan ilmu, persatuan, ketahanan, dan strategi. Kepedulian tanpa ilmu tidak cukup membaca geopolitik; kekuatan tanpa keadilan justru dapat berubah menjadi kezaliman. (im)
