Ciamis, FPKS — DPRD Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Ciamis dalam rangka sharing pengalaman terkait fungsi pengawasan dan legislasi, khususnya dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (13/4).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran legislatif dalam memastikan program strategis berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Heri Ahmadi, SPdI, menjelaskan bahwa pengelolaan MBG perlu mendapatkan perhatian serius mengingat besarnya anggaran yang terlibat.
Saat ini, Kota Tasikmalaya memiliki 102 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara Kabupaten Ciamis telah mencapai 160 dapur.
“Dengan alokasi anggaran sekitar Rp144 juta per bulan untuk setiap dapur MBG, maka total anggaran yang beredar setiap tahun sangat besar. Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Heri.
Potensi Besar Dorong Ekonomi Daerah
Menurut Heri, jika dikelola secara optimal, keberadaan MBG dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
Setiap dapur MBG diperkirakan mampu menyerap sekitar 47 tenaga kerja. Dengan jumlah dapur yang ada di Kota Tasikmalaya, potensi penyerapan tenaga kerja dinilai cukup signifikan.
Selain itu, ia menekankan adanya efek berganda (multiplier effect) yang dapat mendorong perputaran ekonomi lokal, mulai dari sektor bahan pangan, distribusi, hingga jasa pendukung lainnya.
Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi program MBG perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dampak riil di masyarakat.
“MBG ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola dengan baik. Maka penting bagi DPRD untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Evaluasi dan Peningkatan Layanan
Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, SH, menilai bahwa besarnya anggaran MBG yang hampir menyamai skala APBD Kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang optimal.
Ia mendorong agar ke depan, pelaksanaan MBG tidak hanya fokus pada aspek perizinan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tetapi juga lebih memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pengurangan angka pengangguran.
“Kehadiran MBG harus memberikan nilai tambah yang nyata, baik dari sisi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi lokal. Ini yang akan menjadi fokus evaluasi kami bersama Komisi IV,” ujar Yadi.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Tasikmalaya berharap dapat mengadopsi praktik-praktik baik dari Kabupaten Ciamis, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(im)
